Metrotvnews.com,
Jakarta: Pemerintah memberi sinyal akan membatalkan rencana menerapkan
kebijakan dua harga bahan bahar minyak (BBM) bersubdidi. Pemerintah akan
menaikkan harga BBM dan berlaku secara menyeluruh. Harganya, masih di bawah
Rp6.500 per liter.
Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik di Jakarta, Senin (29/4), setelah
menyerap banyak masukan dari publik serta anggota DPR, masyarakat sebenarnya
siap untuk menerima penaikan harga secara menyeluruh. Namun, lanjut Jero,
penaikan harga itu tidak akan sampai Rp6.500 per liter.
"Ini
kan banyak sekali masukan dari masyarakat. Dari DPR juga, dari di daerah-daerah
juga. Sebetulnya masyarakat sudah siaplah sebetulnya untuk dinaikkan, untuk
penyesuaian harga ini (menyeluruh)," kata Jero.
Dan
untuk penerapan dua harga, lanjut Jero, nampaknya masyarakat
keberatan."Diperkirakan lebih sulitlah penerapannya. Itu dari DPR juga
suaranya seperti itu, kebijakan dua harga lebih rumit," katanya.
Sehingga,
ada harapan untuk ditetapkan satu harga saja, lebih praktis dan rakyat juga
siap. Dan pematangan akan dilakukan dalam pemberian kompensasi kepada
masyarakat miskin. "Bagaimana caranya yang masyarakat bawah dilindungi.
Itu yang mungkin masih dimatangkan. Jadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
lebih vulgar, kompensasi BLT itu harga mati. Kalau menaikkan harga ini harus
dibarengi kompensasi. Kalau tidak, kan kasihan yang bawah. Itu yang perlu kita
matangkan," ujarnya.
Terkait
dengan besaran penaikan, menurut Jero, tidak akan sampai Rp6.500 per liter.
Pasalnya, jika ditetapkan satu harga dengan Rp6.500 per liter, akan memberatkan
masyarakat miskin. "Makanya itu yang mesti dipikirkan. Jadi kan tidak
mungkin Rp6.500, beberapa saja ini kita hitung. Kan bagi rakyat yang bawah kan
lompat itu. Kalau yang menengah ke atas sudah mampu, mereka pikirannya udah
Rp6.500. Yang bawah kan tadinya pikirannya tidak naik. Cuma, kok repot sekali
kalau dua harga, terutama di daerah yang SPBU cuma satu, atau dua tetapi
berjauhan," jelas Jero.
Terkait
dengan waktu pemberlakuan kebijakan tersebut, lanjut Jero, tidak akan
diterapkan awal Mei ini. Pemerintah akan mematangkan seluruh teknis kebijakan.
"Sabar, masyarakatnya juga jangan di provokasi, emang mau kiamat apa?
Tenang saja. Bukan ragu-ragu. Kami mau menyelamatkan masyarakat bawah,"
tegasnya. (Akhmad Mustain)
SUMBER
SUMBER